Ujian Nasional SMA Ditunda Lagi Penyelenggara Dinilai Tidak Siap *Kurang Koordinasi, Soal UN Bocor"

KM BALA KUNING – Terlambatnya koordinasi antar panitia penyelenggara Ujian Nasional mengakibatkan bocornya soal. Sedikitnya 20 paket soal yang telah dikerjakan siswa SMAN 1 Lape pada pukul 07.30 wita terpaksa ditarik kembali setelah ada pengumuman pelaksanaan UN kembali ditunda hingga pukul 13.00 siang (18/4) kemarin.

Ketua Pelaksana Ujian Nasional SMAN 1 Lape, Junaidi, S.Pd M.Pd dihubungi KM Bala Kuning kemarin mengakui hingga pukul 09.15 tidak mendapat pemberitahuan ataupun koordinasi dari panitia kabupaten mengenai pengunduran waktu ujian nasional. Setelah soal-soal dikerjakan oleh siswa baru mendapat pemberitahuan tersebut.

“Kita sesalkan tidak ada koordinasi dari awal baik dari diknas maupun pihak rektorat. Kita sudah mulai dari pukul 07.30 pagi,’’ tukasnya.

Sementara koordinasi dan perintah untuk menarik kembali soal ujian, kata dia baru diperoleh setelah semua soal telah dibagikan kepada 242 siswa. Pengerjaan itu kemudian dihentikan oleh pengawas independen dari UNRAM dan UNSA. Awalnya pihak panitia tidak mengetahui adanya penundaan kembali pelaksanaan ujian. Soal telah diambil dari Mapolsek Lape dengan pengawalan polisi untuk dibagikan pada ujian pagi itu. 

 “Kita benar-benar tidak tahu ada penundaan. Ya otomatis, sudah pasti bocor. Siswa pulang dan akan mengerjakan dirumah masing-masing setelah melihat semua soalnya,’’ tegasnya.

Kepala Madrasah Ponpes Al Muthmainnah Moyo Hulu, Sandi S.Pd M.Pd menyatakan penundaan yang terus terjadi merupakan indikasi bahwa siswa benar-benar dijadikan kelinci percobaan oleh bangsa. Tidak hanya persoalan pelaksanaan ujian nasional yang penuh dengan carut marut, tetapi juga terjadi pada kurikulumnya.

“Kini dunia pendidikan telah dijadikan kelinci percobaan yang gagal. Entah setelah ini (km)

Intensitas Bencana di Indonesia Meningkat

KM BALA KUNING – Sejak bencana Tsunami  yang terjadi di tahun 2005 lalu, intensitas bencana di wilayah Indonesia terus meningkat selama 10 tahun terakhir. Intensitas frekwensi maupun dampaknya juga akan meningkat. Untuk itu perlu dipersiapan system kewaspadaan dini dan pola penanggulangan bencana yang efektif terhadap daerah-daerah rawan resiko bencana.

Meski jumlah korban jiwa menurun, kerugian material yang disebabkan oleh bencana semakin besar. Di Indonesia yang memiliki resiko bencana besar namun kapasitas untuk menangani bencana masih perlu ditingkatkan.’’Kemampuan kita untuk menangani resiko bencana itu kita masih dibawah,’’ ujar Erwin Simangunsong – Project Area Manager OXFAM dalam peluncuran program memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana yang digelar di kantor Camat Moyo Utara, kemarin.

Di provinsi Nusa Tenggara Barat masih dapat dikatakan sebagai gudang bencana, berbagai bentuk bencana berpotensi terjadi di wilayah ini. Dalam lingkup yang lebih kecil lagi, yakni Kabupaten Sumbawa berada di peringkat 26 sebagai daerah yang rawan bencana. Parahnya, hal ini juga berdampak pada perempuan dimana perempuan dan anak-anak berada ditingkat paling rawan beresiko korban bencana.

“Ini artinya kabupaten Sumbawa tingkat resikonya tinggi. Yang terlatih itu kan bapak-bapak, resikonya perempuan dan anak jauh lebih rentan sehingga pelatihan untuk menghadapi bencana menjadi sangat penting,’’ tukasnya.

Menurut dia, program yang digagas oleh Sumbawa Centre dan OXFAM dengan biaya dari Volvo untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi bencana khususnya perempuan. Serta masyarakat dapat menanggulangi bencana sebelum bantuan datang.

Dari program tersebut diharapkan tumbuh kesadaran karena kerentanan dampak yang akan terjadi dari potensi aliran sungai. Selain itu kemampuan mengelola resiko bencana serta dibentuknya tim siaga bencana tingkat desa. Dari tim itu juga ada system kewaspadaan dini dan search and rescue (SAR). Untuk itu, pihaknya memohon dukungan dari pemerintah agar dapat juga terduplikasi ke tempat lain.

“Tim ini yang akan membantu ketika terjadi bencana, besar harapan kami agar hal ini juga dapat terduplikasi ke daerah lain,’’ tukasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Ir Mukmin dalam kesempatan itu mengatakan, program yang digagas oleh Sumbawa Center dan OXFAM sangat bagus dan pemerintah akan mendukungnya. Apalagi Kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara merupakan dua kecamatan yang rawan dan paling parah dampaknya jika terjadi bencana, terutama banjir.

 “Pemerintah siap untuk menindaklanjuti  agar program tidak hanya di enam lokasi tapi dapat dilakukan di seluruh kabupaten Sumbawa, mungkin dengan dana sharing dengan lembaga donor,’’ ujarnya.

Yadi Hartono, SP. M.Si – Program Manager Program ketangguhan terhadap bencana dari yayasan Sumbawa Center diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi terjadinya resiko dampak akibat bencana. Resiko tersebut tidak hanya korban jiwa juga korban harta benda.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kata dia dilaksanakan dalam rangkaian aksi di 6 lokasi yang meliputi dua kecamatan yakni Kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara. Program dilakukan di masing –masing desa Kakiang, Dusun Sengkal Desa Batu Bangka, Dusun Malili Desa Berare, Desa Songkar, Desa Baru Tahan dan Desa Kukin.

“Assasment telah dilakukan selama 10 hari di 11 titik lokasi. Dari 11 lokasi rawan tersebut diperoleh  6 lokasi yang diidentifikasi memiliki tingkat resiko bencana paling besar,’’ ujarnya.

Di bagian akhir program akan menyusun rencana aksi untuk dapat dilaksanakan setelah ada roadmaping di seluruh kabupaten Sumbawa.(KM)

BPM-PD Wacanakan Perubahan Status Tiga Desa

KM- Bala Kuning – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintahan Desa (BPM-PD) tengah mewacanakan perubahan status tiga desa menjadi keluarahan. Tiga desa tersebut berada di daerah sekitar kota Sumbawa Besar. Antara lain Uma Beringin, Kerato dan Labuhan Badas.

Pius Tukiman, Kabid. Pemerintahan Desa /Kelurahan BPM-PD Kabupaten Sumbawa, mengakui pemerintah tengah mewacanakan perubahan status tersebut namun sesuai dengan aturan rencana tersebut seharusnya berdasar pada tiga elemen antara pemerintah, pemerintah desa dan BPD setempat.

Untuk kelanjutan wacana tersebut, kata dia pihaknya telah merencanakan untuk bertemu dengan pemerintah desa dan BPD tiga desa. Karena untuk diubah menjadi kelurahan harus berdasarkan keinginan dan prakarsa pemerintah desa dan BPD. Selain itu, juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Sesuai dengan pasal 3Perda No.27 tahun 2010 aspirasi masyarakat disetujui oleh 2/3 dari penduduk desa yang memiliki hak pilih.

“Jika memang ada penolakan dan merepotkan ya tidak usah saja,’’ ujarnya.

Menurut Pius,dengan adanya perubahan menjadi kelurahan segala aspek pelayanan kepada masyarakat akan lebih maksimal. Kegiatan pemerintahan sepenuhnya diserahkan kepada kabupaten dimana posisinya setara dengan SKPD.

Diakuinya, sebelum rencana ini diwacanakan sudah ada segelintir penolakan dari warga terutama yang memiliki PADes yang cukup tinggi. Selama ini PADes tersebut dikelola langsung oleh desa. Selain itu ada kaitannya juga dengan perangkat desa yang harus berhenti. Apalagi selama ini perangkat telah lama mengabdi untuk desa.

“Cukup berat juga jika perangkat desa diangkat menjadi PNS. Kita liat nanti, ini kan tergantung dari bagaimana respon dari masyarakatnya,’’katanya.