Sumbawa Besar, Ketidak puasan masyarakat lingkar selatan terhadap kehadiran eksplorasi PTNNT di kawasan Dodo masih mengemuka dengan merebaknya kembali aksi sweeping terhadap kendaraan operasional yang terkait dengan perusahaan tambang multinasional tersebut.
Kali ini aksi sweeping dilakukan warga Lantung Sepukur yang sejak Kamis (18/7) lalu hingga Senin (23/7) mencegat dan menyandera sejumlah kendaraan yang berkaitan dengan PTNNT, termasuk truk pengangkut pasir untuk keperluan pembangunan Mapolsek Ropang yang didanai Comdev PTNNT.
Koordinator Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup (LPLH) desa Sepukur, Sirajuddin, S.Pd mengaku, aksi sweeping yang dilakukan sebagian besar petani warga Sepukur merupakan representasi tuntutan agar PTNNT lebih memperhatikan desa Sepukur.
Menurutnya, selama ini warga telah dijanjikan Community Development (Comdev) PTNNT, namun riilnya tidak kongkrit. Atas dasar sebagai bagian dari daerah lingkar tambang, kemudian warga Sepukur yang sebagian besar petani mengusulkan pengadaan Hand Tracktor dan mesin perontok untuk masing-masing kelompok tani yang mencapai 14 kelompok di desa Sepukur, dengan total nilai usulan sekitar Rp 500 juta.
“Namun hingga saat ini usulan tersebut tidak digubris pihak perusahaan. Jadi wajar masyarakat kesal, karena pada dasarnya mereka merasa tidak mendapat perhatian. Padahal desa Sepukur atau kecamatan Lantung secara umum merupakan wilayah yang akan terkena dampak pertambangan, baik dampak lingkungan maupun sosial,” papar Sirajuddin.
Menurutnya, usulan Hand Tracktor dan mesin perontok untuk masing-masing kelompok tani di desa Sepukur adalah hal yang sah-sah saja. Mengingat dalam perekrutan karyawan PTNNT di lingkar selatan, tidak semua warga usia produktif terakomodir.
Karena selain keterbatasan masalah skill dan pendidikan, sebagian besar warga Sepukur juga menggantungkan hidupnya dari pertanian.
“Kebanyakan warga atau pemuda Sepukur yang tak terakomodir dalam perekrutan karyawan hanya bisa bertani dan mengandalkan lahan pertaniannya. Jadi sudah seharusnya petani di wilayah dampak tambang diakomodir,” ujarnya
Menurutnya, buntut aksi sweeping karena tidak terakomodirnya kepentingan warga desa Sepukur juga dikarenakan komunikasi yang terbangun selama ini dengan PTNNT tidak berjalan dengan baik.
“Dalam perekrutan Community Relation (Comrel) PTNNT juga tidak mengakomodir warga Sepukur. Manajemen PTNNT tidak pernah mengkomunikasikan atau mengkonfirmasi masyarakat maupun pemerintah desa Sepukur soal perekrutan Comrel asal desa Sepukur, sehingga hal ini menjadi keberatan dan tuntutan warga,” jelas Sirajuddin.
Pihaknya bersama warga Lantung Sepukur menegaskan tuntutannya. Terutama soal kebutuhan petani dan soal Comrel asal Sepukur.
“Kalau tuntutan warga tidak segera direspon, maka aksi sweeping ini kemungkinan masih akan berlanjut,” tegasnya.(*)
Kali ini aksi sweeping dilakukan warga Lantung Sepukur yang sejak Kamis (18/7) lalu hingga Senin (23/7) mencegat dan menyandera sejumlah kendaraan yang berkaitan dengan PTNNT, termasuk truk pengangkut pasir untuk keperluan pembangunan Mapolsek Ropang yang didanai Comdev PTNNT.
Koordinator Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup (LPLH) desa Sepukur, Sirajuddin, S.Pd mengaku, aksi sweeping yang dilakukan sebagian besar petani warga Sepukur merupakan representasi tuntutan agar PTNNT lebih memperhatikan desa Sepukur.
Menurutnya, selama ini warga telah dijanjikan Community Development (Comdev) PTNNT, namun riilnya tidak kongkrit. Atas dasar sebagai bagian dari daerah lingkar tambang, kemudian warga Sepukur yang sebagian besar petani mengusulkan pengadaan Hand Tracktor dan mesin perontok untuk masing-masing kelompok tani yang mencapai 14 kelompok di desa Sepukur, dengan total nilai usulan sekitar Rp 500 juta.
“Namun hingga saat ini usulan tersebut tidak digubris pihak perusahaan. Jadi wajar masyarakat kesal, karena pada dasarnya mereka merasa tidak mendapat perhatian. Padahal desa Sepukur atau kecamatan Lantung secara umum merupakan wilayah yang akan terkena dampak pertambangan, baik dampak lingkungan maupun sosial,” papar Sirajuddin.
Menurutnya, usulan Hand Tracktor dan mesin perontok untuk masing-masing kelompok tani di desa Sepukur adalah hal yang sah-sah saja. Mengingat dalam perekrutan karyawan PTNNT di lingkar selatan, tidak semua warga usia produktif terakomodir.
Karena selain keterbatasan masalah skill dan pendidikan, sebagian besar warga Sepukur juga menggantungkan hidupnya dari pertanian.
“Kebanyakan warga atau pemuda Sepukur yang tak terakomodir dalam perekrutan karyawan hanya bisa bertani dan mengandalkan lahan pertaniannya. Jadi sudah seharusnya petani di wilayah dampak tambang diakomodir,” ujarnya
Menurutnya, buntut aksi sweeping karena tidak terakomodirnya kepentingan warga desa Sepukur juga dikarenakan komunikasi yang terbangun selama ini dengan PTNNT tidak berjalan dengan baik.
“Dalam perekrutan Community Relation (Comrel) PTNNT juga tidak mengakomodir warga Sepukur. Manajemen PTNNT tidak pernah mengkomunikasikan atau mengkonfirmasi masyarakat maupun pemerintah desa Sepukur soal perekrutan Comrel asal desa Sepukur, sehingga hal ini menjadi keberatan dan tuntutan warga,” jelas Sirajuddin.
Pihaknya bersama warga Lantung Sepukur menegaskan tuntutannya. Terutama soal kebutuhan petani dan soal Comrel asal Sepukur.
“Kalau tuntutan warga tidak segera direspon, maka aksi sweeping ini kemungkinan masih akan berlanjut,” tegasnya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar