Powered By Blogger

Jumat, 03 Agustus 2012

Gara-gara Moratorium Kebutuhan Guru dan Tenaga Medis Bertambah

Bala Kuning Sumbawa- Kran moratorium pengadaan PNS akan dibuka per 1 Januari 2013. Moratorium yang berlaku hingga 31 Desember 2012 tersebut, telah menambah sederatan sarjana pengangguran. Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi menanti-nanti pembukaan penerimaan CPNS melalui jalur umum.
BKPP Sumbawa sebagai instansi yang membidangi kepegawaian sejauh ini telah menggodok dan menganalisa kebutuhan PNS di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil penggodokan dan analisis jabatan, diketahui bahwa Sumbawa secara umum masih membutuhkan tenaga guru dan tenaga medis.
Kepala BKPP Sumbawa, A. Rahim, mengatakan, Pemda telah mengirim hasil analisa jabatan ke Kemenpan Reformasi Birokrasi dan BKN.
“Kebanyakan kebutuhanya guru dan tenaga medis. Ada sekitar 1300 guru dan 1.000 tenaga medis yang masih dibutuhkan,” terang Ahim.
Sementara itu, bagi tenaga honor kategori I masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya sebelum diproses. Sedangkan bagi tenaga honor kategori II, akan mengikuti tes secara terpisah dengan peserta CPNS tahun depan. Itupun belum ada juklak dan juknisnya.
“Akan ada dua tes, umum dan K2. Sampai sekarang belum ada juklak dan juknisnya. Saya prediksi tidak akan bersamaan,” pungkasnya.

Senin, 23 Juli 2012

Desa Lantung Sepukur Butuh Perhatian PTNNT, Warga Gelar ‘Sweeping’

Sumbawa Besar, Ketidak puasan masyarakat lingkar selatan terhadap kehadiran eksplorasi PTNNT di kawasan Dodo masih mengemuka dengan merebaknya kembali aksi sweeping terhadap kendaraan operasional yang terkait dengan perusahaan tambang multinasional tersebut.
Kali ini aksi sweeping dilakukan warga Lantung Sepukur yang sejak Kamis (18/7) lalu hingga Senin (23/7) mencegat dan menyandera sejumlah kendaraan yang berkaitan dengan PTNNT, termasuk truk pengangkut pasir untuk keperluan pembangunan Mapolsek Ropang yang didanai Comdev PTNNT.
Koordinator Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup (LPLH) desa Sepukur, Sirajuddin, S.Pd mengaku, aksi sweeping yang dilakukan sebagian besar petani warga Sepukur merupakan representasi tuntutan agar PTNNT lebih memperhatikan desa Sepukur.
Menurutnya, selama ini warga telah dijanjikan Community Development (Comdev) PTNNT, namun riilnya tidak kongkrit. Atas dasar sebagai bagian dari daerah lingkar tambang, kemudian warga Sepukur yang sebagian besar petani mengusulkan pengadaan Hand Tracktor dan mesin perontok untuk masing-masing kelompok tani yang mencapai 14 kelompok di desa Sepukur, dengan total nilai usulan sekitar Rp 500 juta.
“Namun hingga saat ini usulan tersebut tidak digubris pihak perusahaan. Jadi wajar masyarakat kesal, karena pada dasarnya mereka merasa tidak mendapat perhatian. Padahal desa Sepukur atau kecamatan Lantung secara umum merupakan wilayah yang akan terkena dampak pertambangan, baik dampak lingkungan maupun sosial,” papar Sirajuddin.
Menurutnya, usulan Hand Tracktor dan mesin perontok untuk masing-masing kelompok tani di desa Sepukur adalah hal yang sah-sah saja. Mengingat dalam perekrutan karyawan PTNNT di lingkar selatan, tidak semua warga usia produktif terakomodir.
Karena selain keterbatasan masalah skill dan pendidikan, sebagian besar warga Sepukur juga menggantungkan hidupnya dari pertanian.
“Kebanyakan warga atau pemuda Sepukur yang tak terakomodir dalam perekrutan karyawan hanya bisa bertani dan mengandalkan lahan pertaniannya. Jadi sudah seharusnya petani di wilayah dampak tambang diakomodir,” ujarnya
Menurutnya, buntut aksi sweeping karena tidak terakomodirnya kepentingan warga desa Sepukur juga dikarenakan komunikasi yang terbangun selama ini dengan PTNNT tidak berjalan dengan baik.
“Dalam perekrutan Community Relation (Comrel) PTNNT juga tidak mengakomodir warga Sepukur. Manajemen PTNNT tidak pernah mengkomunikasikan atau mengkonfirmasi masyarakat maupun pemerintah desa Sepukur soal perekrutan Comrel asal desa Sepukur, sehingga hal ini menjadi keberatan dan tuntutan warga,” jelas Sirajuddin.
Pihaknya bersama warga Lantung Sepukur menegaskan tuntutannya. Terutama soal kebutuhan petani dan soal Comrel asal Sepukur.
“Kalau tuntutan warga tidak segera direspon, maka aksi sweeping ini kemungkinan masih akan berlanjut,” tegasnya.(*)