DPRD Kabupaten Sumbawa mengajukan lima poin penting dalam melakukan revisi atau renegosiasi Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). “Kontrak Karya PTNNT yang ditandatangani pada tahun 1986 itu harus disesuaikan dengan semangat UU no 4 tahun 2009 tentang Minerba,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Lalu Budi Suryata yang ditemui seusai memimpin hearing dengan Garda Ling Samawa, Sabtu (7/1).
Lima poin penting yang diusulkan oleh DPRD Sumbawa melalui Pemerintah Pusat, masing-masing, harus dilakukan penciutan lahan konsesi di wilayah Dodo Rinti.
Ketika PTNNT telah sampai pada tahap eksploitasi, maka luas lahan harus diciutkan menjadi 25 ribu hektar dari yang sekarang seluas 87.540 ribu hektar. Sisa lahan akan ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Ini sesuai dengan bunyi pasal 53 UU no 4 tahun 2009 tentang Minerba.
Kedua, kewajiban perusahaan untuk membayar royalty 1 persen sesuai KK, harus direvisi menjadi 3,75 persen sesuai PP nomor 45 tahun 2003 tentang Royalty.
Ketiga, kewajiban perusahaan membangun smelter di wilayah daerah penghasil. Kalau PTNNT merasa keberatan, maka harus diupayakan untuk menawarkan pada perusahaan lain.
Keempat, kewajiban perusahaan menggunakan potensi jasa dan produk lokal. Termasuk di dalamnya peluang bagi tenaga kerja lokal harus diakomodir, terutama jabatan-jabatan strategis harus dipegang oleh warga Sumbawa.
“Kalau warga Sumbawa hanya diberi kesempatan menjadi karyawan rendahan, untuk apa ada tambang di Sumbawa. Permintaan ini wajar, karena yang merasakan dampak buruk dari keberadaan tambang di Sumbawa adalah warga Sumbawa sendiri, bukan warga dari daerah lain,” tandasnya.
Kelima, kewajiban untuk membuka kesempatan divestasi saham newmont bagi daerah dan negara. “Golden share harus 20 persen bagi daerah penghasil”, tegas Budi.
